PAMEKASAN — Berdasarkan database Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor tahun 2015, organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama (NU) itu memiliki tujuh juta lebih kader yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Meski memiliki jumlah kader besar, tapi tidak ada kader GP Ansor tercatat menjadi problem bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Pimpinan Wilayah (PW) GP Ansor Jawa Timur, R. Ahmad Ghufron Sirodj, saat memberikan sambutan pada pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan (PKL) yang dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor Pamekasan, Selasa (10/03/2020), di Ballroom Hotel Front One, Jl. Jokotole Pamekasan.
“Itu karena kami dididik tidak hanya menjadi kader yang mencintai agama. Tapi, kami juga dididik menjadi kader yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesua,” lanjut mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jogjakarta yang akrab disapa Ra Gopong itu.
Baca juga: Anggaran 65 Juta, GP Ansor Pamekasan Gelar PKL Tanpa Proposal
Tidak hanya itu, Ra Gopong menambahkan, PW GP Ansor Jawa Timur mampu mencetak dua ribu kader setiap minggunya melalui kegiatan Pelatihan Kader Dasar (PKD), Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Barisan Ansor Serbaguna (Banser), Diklat Terpadu Dasar (DTD) yang dilaksanakan oleh Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan PC GP Ansor se-Jawa Timur.
“Mencintai NKRI, menjaga dan mengawal para kiai itu merupakan harga mati yang harus dilakukan oleh seluruh kader GP Ansor di Jawa Timur dan Pamekasan,” tegas Ra Gopong dengan nada tinggi, disambut gemuruh tepuk tangan seisi ruangan.
Lebih lanjut, Ra Gopong menjelaskan, atas didikan itu, kader GP Ansor sering turun menolak acara-acara yang mendatangkan pemateri berpaham trans-nasional.
“Tapi, gerakan kita itu sering di-framing bahwa kita membubarkan pengajian, sehingga kita dianggap salah oleh pemerintah,” tangkasnya.
Reporter: Ahnu
Editor: Wiyono