PAMEKASAN – Kordinator Daerah (Korda) Nahdlatul Ulama Madura menggelar halakah fikih peradaban di Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Sumber Anom, Desa Angsana, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Ahad (24/12/2023).
Mengangkat tema “Ijtihad Ulama NU dalam Bidang Sosial-Politik” kegiatan ini dihadiri oleh seluruh ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Madura beserta pengurus harian. Tiga narasumber turut mengisi halakah yakni; KH. Miftah Fakih (Ketua PBNU), KH. Hodri Arif (Ketua Rabithah Ma’ahid Al Islamy PBNU), dan Prof. Dr. KH. Abd A’la Basyir (pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep).
Korda NU Madura, KH. Taufik Hasyim menjelaskan, ada delapan rekomendasi yang dihasilkan dalam halakah tersebut.
“Pertama, negara dan bangsa lahir melalui Ijtihad ulama Nahdlatul Ulama; kedua, tentang definisi negara-bangsa. Negara ini didirikan bukan berdasarkan agama, jadi tidak ada kewajiban mendirikan negara Islam,” jelas Kiai Taufik.
Ketiga, lanjut Kiai Taufik, Nahdlatul Ulama lebih mendukung berdirinya bangsa dan negara. Hal ini mengacu kepada banyak kasus sebelum kemerdekaan Indonesia antara lain lahirnya resolusi jihad dan penerimaan Pancasila sebagai asas Tunggal negara.
“Keempat, dalam bidang sosial politik, warga NU hendaknya lebih mengutamakan nilai-nilai persatuan dan perdamaian dari pada sekadar perebutan kekuasaan,” ucap pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Sumber Anom, Desa Angsana, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan itu.
Kiai yang saat ini menjabat Rektor di Institut Agama Islam Miftahul Ulum (IAIMU) Pamekasan itu meneruskan, pedoman berpolitik Nahdliyin kelima ialah, warga NU harus peka terhadap setiap potensi perpecahan antar bangsa. Perpecahan itu harus dilawan, karena perpecahan bisa muncul kapan saja seiring perkembangan zaman.
“Keenam, pesantren adalah lembaga yang mampu mengkomunikasikan Islam damai di Indonesia. Selain itu, pesantren bisa mengembangkan peradaban manusia di Indonesia,” imbuhnya.
Ketujuh, dalam hal politik, warga NU wajib berpegang teguh kepada sembilan pedoman politik NU yang dihasilkan pada Muktamar ke-28 NU tahun 1989 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta.
“Kedelapan, pentingnya pendistribusian kader NU sesuai dengan kebutuah di semua lini,” tukas Kiai Taufik.
Ketua PCNU Kabupaten Sumenep, KH. Panji Taufiq mengatakan, halakah kali ini tidak ada kaitannya dengan momentum politik 2024. NU tetap fokus menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan hasil musyawarah kerja di masing-masing cabang.
“Tidak ada korelasinya antara halakah dengan Pilpres atau Pileg,” ungkap Kiai Panji.