SURABAYA — Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tidak melakukan lockdown diapresiasi KH. Marzuki Mustamar, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.
Menurut Kiai Marzuki, langkah tersebut sangat tepat. Pasalnya, banyak masyarakat Jawa Timur yang bekerja serabutan dengan sistem harian.
“Mereka dapat (penghasilan) hari ini dimakan hari ini juga. Mereka tidak saving (mempunyai simlanan), mereka juga tidak menumpuk beras,” ucap Kiai Marzuki, seperti dikutip surya.co.id, Senin sore (30/20/2020).
Oleh karenanya, dosen di Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang itu melanjutkan, selagi masih bisa mengendalikan situasi, PWNU Jawa Timur meminta pemerintah agar memperbolehkan masyarakat ekonomi rendah tetap bekerja di luar.
Lebih lanjut, Kiai Marzuki menilai, jika masyarakat ekonomi rendah, seperti kuli atau tukang bangunan dilarang bekerja di luar dan memberikan kompensasi kepada mereka masing-masing Rp20.000 menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan sangat memberatkan.
Cash for work atau padat karya tunai, maupun social safety net, menurut pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad, Gasek, Kota Malang itu, bisa saja dilaksanakan, tapi harus melalui pertimbangan matang dan tidak memberatkan kas daerah.
“Kalau terlalu banyak, nanti mungkin coronanya sembuh, yang sakit ganti kas daerahnya. Ini juga bahaya,” imbuhnya.
Reporter: Aboonk
Editor: Ahnu