NEWS

Mewaspadai Penumpang “Gelap” Pemilu 2019

PAMEKASAN – Pemilu 2019 telah usai. Namun, ketegangan masih terus berlanjut karena diwarnai dengan aksi demonstrasi besar-besaran untuk menolak hasil Pemilu, terutama Pilpres. Aksi demonstrasi menuntut pasangan calon Jokowi-Ma’ruf Amin, didiskualifikasi dari hasil Pilpres dan menuntut pasangan calon Prabowo-Sandi ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU.

Tuntutan semacam itu, dianggap menyalahi prosedur demokrasi. Sebab, ketidakpuasan dengan hasil Pemilu bisa ditempuh melalui proses sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lalu siapakah kelompok yang paling ekstrem menempuh cara-cara yang dianggap inkonstitusional?

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PCNU Pamekasan membuat kajian tentang gerakan yang dianggap sebagai penumpang gelap dalam Pemilu 2019. Kajian yang dikemas dalam tadarus kebangsaan dan buka bersama, dengan tema Radikalisme Politik dan Radikalisme Teroris Pasca Pemilu 2019, di Pondok Pesantren Darul Qur’an, Kolpajung, Ahad (26/5/2019).

Sukron Romadhon, akademisi IAIN Madura mengatakan, kondisi politik pasca Pemilu 2019 tidak lepas dari konstelasi politik global. Politik global dipengaruhi dua kutub ideologi besar, yakni demokrasi dan sosialisme. Dalam konteks Indonesia, demokrasi di Indonesia erat kaitannya dengan agama. Agama menjadi instrumen penting dalam politik. Bahkan agama menjadi alat yang eksploitatif untuk meraih kekuasaan.

“Agama sudah sedemikian rupa menjadi alat politik di Indonesia. Bedanya, kalau di Barat agama bukan alat strategis dalam politik. Sama juga sosialisme-komunis, juga menjadi alat penting dalam instrumen meraih kekuasaan,” ujar Sukron.

Sementara Taufiqurrahman, Ketua Lakpesdam PCNU Pamekasan mengungkapkan, gelombang demonstrasi yang terjadi pasca rekapitulasi nasional, ditengarai oleh kelompok radikal politik yang menginginkan situasi politik di Indonesia penuh kekacauan. Beruntung situasi tersebut tidak dimanfaatkan oleh kelompok radikal teroris yang lebih awal terdeteksi oleh Polisi.

“Partai pendukung Paslon yang kecewa dengan Pemilu, sebagian terang-terangan menolak people power. Yang paling getol adalah kelompok PA 212 dan eks HTI. Mereka patut diwaspadai, karena dikhawatirkan menjadi penumpang gelap dalam Pemilu,” ungkap Taufiqurrahman.

Taufiq menambahkan, beruntunglah Indonesia masih memiliki organisasi sosial keagamaan besar yang moderat, dalam menyikapi situasi politik. Andaikan mereka terlibat dan mendukung langsung people power, maka situasi bangsa saat ini tentu sangat berbeda. Kondisi demokrasi di Indonesia juga akan berbeda. Dua organisasi itu pula, sudah tuntas dalam memaknai relasi agama dan negara, agama dengan Pancasila.

“Kelompok moderat harus terus menggelorakan Islam yang damai. Sikap dan pemikiran yang tawazun, tasamuh, tawasut. Menjaga warisan kebudayaan yang saling memperkuat agama,” ujar alumni pasca sarjana ilmu komunikasi Unitomo Surabaya ini.

Penulis: Taufiqurrahman
Editor: Taufiqurrahman