PAMEKASAN – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI), Muhadjir Effendy, meminta panitia Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) agar menjadwal ulang pelaksanaan permusyawaratan lima tahunan tersebut. Permintaan ini berkenaan dengan rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022.
Hal ini disampaikan oleh KH. M. Asrorun Ni’am Sholeh, Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar ke-34 NU, dalam sebuah video yang diunggah oleh kanal YouTube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama, Rabu (18/11/2021).
Permintaan tersebut, menurut mantan Ketua Umum Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta ini, disampaikan langsung oleh Menko PKM RI kepada Ketua SC, KH. Muhammad Nuh, dan Ketua Organizing Committee (OC), H. M. Imam Aziz.
“Akhir tahun akan ada pengetatan sebagai wujud langkah preventif dari pemerintah agar tidak ada peningkatan pergerakan yang bisa berpotensi menaikkan angka Covid-19. Maka dalam rentang waktu mulai dari tanggal dua puluh (Desember, Red.) sampai tanggal dua (Januari, Red.) ini ada pengetatan kegiatan yang bersifat publik. Termasuk juga aktivitas masyarakat yang hendak berlibur memanfaatkan liburan Nataru,” jelas Kiai Ni’am, sapaannya.
Oleh karenanya, lanjut salah satu staf pengajar Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini, pemerintah berharap agar Muktamar ke-34 NU dilaksanakan sebelum atau sesudah tanggal tersebut. Kiai Ni’am mengaku, pihak panitia sudah menyampaikan permintaan pemerintah tersebut kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dalam hal ini Rais ‘Aam, Katib ‘Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PBNU agar segera menentukan langkah terbaik.
“Karena posisi untuk kepentingan mengajukan dan atau menunda tidak di dalam ranahnya panitia baik SC maupun OC. Kalau panitia tetap siap melaksanakan sesuai dengan schedule ataupun mengikuti policy mutakhir yang diambil oleh pemerintah,” imbuhnya.
Meski demikian, Kiai Ni’am mengaku pihaknya tidak mungkin memajukan agenda permusyawaratan tertinggi di lingkungan NU tersebut. Pasalnya, pembangunan infrastruktur lokasi pelaksanaan muktamar belum memadai dan masih dalam tahap penyelesaian bangunan fisik.
“Untuk kepentingan materi kita terus mengkonsolidasi dan juga mengakselerasi persiapan. Mudah-mudahan dengan waktu yang terbatas, tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan muktamar,” pungkasnya.
Reporter: Ahnu
Editor: Redaktur