NEWS

Rais Aam PBNU, Negara Islam Tidak Harus Khilafah

PAMEKASAN — Negara Islam, tidak harus berbentuk khilafah untuk dikategorikan sebagai negara Islam. Bisa saja suatu negara berbentuk mamlakah (kerajaan), emirat (keamiran), republik atau lainnya.

Pernyataan itu disampaikan oleh Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, saat menjadi nara sumber pada seminar yang digelar oleh Pon. Pes. Miftahul Ulum (PPMU) Panyeppen, Potoan Laok, Palengaan, Pamekasan, dalam rangka Milad ke-191 pesantren yang berdiri sejak tahun 1827 itu, Kamis (03/05/2018).


Baca juga: Rais Aam PBNU Akan Hadiri Milad 191 Panyeppen


 

“Khilafah itu islami, tapi islami tidak harus khilafah. Bisa mamlakah, keamiran, jamahirat (republik). Dalam Islam bukan hanya khilafah, tapi yang lain-lain juga. Suatu negara bisa dikatakan negara Islam, jika dalam sistem negara tersebut terdapat dan menjunjung tinggi mabadi’-mabadi’ (prinsip-prinsip. Red.) Islam,” kata cicit Syaikh Nawawi al-Bantani itu.

Guru Besar di UIN Maliki Malang itu menambahkan alasan kenapa dirinya menolak khilafah, “Karena kita sudah punya kesepakatan di dalam sistem kebangsaan dan kenegaraan kita di Indonesia,” paparnya.

Sebelum dirumuskan bentuk negara, lanjut Kiai Ma’ruf, semua kelompok yang terlibat menyampaikan konsepnya masing-masing. Kelompok Islam menyampaikan konsep Islam, kelompok kebangsaan menginginkan negara ini berbentuk kebangsaan, dan yang sekuler menginginkan negara sekuler.

“Akhirnya terselesaikan melalui dua kesepakatan. Pertama, Pancasila. Pancasila adalah titik temu atau kalimatun sawa dari seluruh elemen bangsa. Para ulama terima karena Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kedua, kesepakatan bentuk negara melalui Mitsaq Jakarta (Piagam Jakarta. Red.). Menurut saya, Mitsaq Jakarta ini terinspirasi dari Mitsaq Madinah,” jelas Profesor bidang Ilmu Ekonomi Muamalah itu.

Selain itu, menurut Kiai Ma’ruf, sistem pemerintah lain sudah tidak boleh lagi diperjuangkan di Indonesia. “Yang boleh hanya yang tertuang dalam Piagam Jakarta yang kemudian tertuang dalam UUD ’45. Karena NU menghargai kesepakatan. Maka dari itu, bagi NU NKRI sudah final. Tinggal kita berjuang bagaimana menyampaikan isi-isi ajaran Islam itu,” tegasnya.

Untuk diketahui, hari ini PPMU Panyeppen merayakan hari jadinya yang ke-191. Hadir dalam kesempatan itu KH. Miftahul Akhyar (Wakil Rais Aam PBNU), Rais dan Ketua PCNU Pamekasan bersama beberapa Ketua Lembaga dan Banom, serta ribuan alumni pesantren yang diasuh oleh Wakil Rais PWNU Jawa Timur, KH. Muddatstsir Badruddin.


Reporter: Ahnu
Editor: Wiyono


 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *