NEWS

NU Jawa Timur Setujui Batas Usia Nikah Dalam UU Perkawinan

PROBOLINGGO — Dalam Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada pasal 7 ayat 1 terkait batas usia perkawinan, sebelumnya diatur, usia nikah bagi perempuan minimal 16 tahun, sedangkan laki-laki 19 tahun.

Pasal tersebut dianggap bermasalah oleh beberapa pihak dengan banyak alasan, seperti misalnya dianggap melegalkan perkawinan anak, rentan menimbulkan kekerasan pada wanita, rawan perceraian, menghambat pendidikan, beresiko pada kesehatan reproduksi dan menjadi salah satu penyebab kematian ibu saat melahirkan. Anggapan ini diperkuat oleh hasil penelitian UNICEF 2005 lalu yang menyebutkan, angka kekerasan dalam pernikahan dini sangat tinggi yakni sebesar 67% dibandingkan dengan 47% perempuan dewasa yang terjadi karena gangguan psikologis remaja.

Mengenai pengesahan revisi terhadap UU tersebut, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menyetujui revisi tersebut secara proporsional dan mendorong agar dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan mafsadah (hal yang negatif).

Persetujuan ini didasarkan pada keputusan forum Bahtsul Masail Qanuniyah yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Probolinggo, Jumat-Sabtu (29-30/11/2019), pada pelaksanaan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) I PWNU Jawa Timur.

Merujuk pada kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, forum menilai, penetapam suatu undang-undang tentu dimaksudkan untuk mengatur masyarakat dalam mencapai kemaslahatan bersama, namun bila dalam sebagian kasus justru revisi undang-undang ini menimbulkan mafsadah, maka wajib mendahulukan penolakan atau penghentian mafsadah daripada meraih kemaslahatan yang diharapkan keberhasilannya.

Hal ini mempertimbangkan: pemerintah bertanggung jawab atas kemaslahatan rakyatnya; rakyat wajib menaati pemerintah sepanjang bukan dalam hal maksiat.

Lebih lanjut, forum tersebut juga meminta kepada pemerintah agar memberikan dispensasi bagi masyarakat yang akan menikah di usia kurang 19 tahun, dengan pertimbangan: nyata menemukan maslahah dan menunda pernikahan justru akan kehilangan maslahah tersebut; penundaan menikah sampai batas minimal usia nikah justru memberi peluang ‘pergaulan haram’; menyelamatkan anak dari potensi kehilangan nasab.

Selain itu, forum juga menyampaikan lima rekomendasi berkenaan revisi UU tersebut, yakni: pembatasan minimal usia nikah hendaknya bertujuan mengarahkan masyarakat menuju kemaslahatan sekaligus agar dapat menghindari kemadharatan; masyarakat yang belum mampu melaksanakan undang-undang dengan alasan yang dipandang lebih maslahah dan atau menghindarkan dari mafsadah, maka harus dipermudah mendapatkan dispensasi; negara hendaknya menyelenggarakan pendidikan pra nikah bagi remaja yang memasuki usia baligh, lebih-lebih yang sudah merencakan pernikahan; negara hendaknya juga menyelenggaran pembinaan urusan kehidupan berumah tangga bagi pasangan suami istri yang baru menikah; khusus bagi pasangan yang menikah dengan dispensasi, diperlukan pemantauan secara cermat agar apa yang dikhawatirkan pada pasangan yang menikah usia dini tidak terjadi. Bahkan sangat baik jika mereka justru difasilitasi pendidikan, kesehatan dan ketrampilan hidupnya.


Reporter: Zainal
Editor: Ahnu