NEWS

Petambak Garam Resah, BKNU Pamekasan Surati Pemerintah Melalui PBNU

PAMEKASAN — Badan Kemaritiman Nahdlatul Ulama (BKNU) Pamekasan mengirimkan surat rekomendasi kepada pemerintah melalui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Surat tersebut, menurut Makhfud Efendy selaku Ketua BKNU Pamekasan, berdasarkan hasil temuan di lapangan terkait perkembangan situasi pergaraman saat ini.

“Kegiatan produksi garam di Pulau Madura saat ini sedang berlangsung, dimana hampir semua petambak garam sudah, sedang dan akan memanen garam bertepatan dengan berlangsungnya musim kemarau,” ucap Doktor yang kini menjabat Ketua Kawasan Sains dan Teknologi Garam, Universitas Trunojoyo Madura (KST GARAM-UTM), Jumat pagi (12/07/2019).

Ditambah lagi, lanjut Makhfud, stok garam yang diproduksi oleh pegaram rakyat pada tahun sebelumnya masih menumpuk di gudang penyimpanan garam milik petambak maupun di gudang garam nasional milik koperasi.

Selain itu, harga garam di tingkat petambak di beberapa sentra garam sebesar Rp. 400/kg (garam KP1). Harga ini, menurutnya dibawah harga ketetapan pemerintah Rp. 750/kg untuk garam KP1, sebagaimana Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) No 02/DAGLU/PER/5/2011 tentang penetapan harga penjualan garam di tingkat petani garam). Terlebih jika dibandingkan dengan  harga garam tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 4000/kg.

Lebih lanjut, Makhfud mengatakan, sebagian besar perusahaan garam tidak melakukan pembelian garam milik petambak. Beberapa perusahaan melakukan pembelian dengan jumlah frekuensi rendah, volume sedikit dan masa yang terlalu pendek.

“Kondisi ini menimbulkan keresahan petambak garam dan masyarakat pesisir di sentra garam, mengingat usaha garam merupakan sumber utama pendapatan mereka. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa penanganan serius dari pihak terkait, kami khawatir akan memicu konflik sosial antara  petambak dengan perusahaan garam dan berkurangnya kepercayaan petambak dan masyarakat pesisir terhadap pemerintah,” jelasnya.