Artikel Terkait
JOMBANG — Alisa Wahid meminta mekanisme pemilihan dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) mencerminkan kehendak muktamirin dan tidak disusun untuk mengakomodasi kepentingan calon tertentu. Alisa menyampaikan pandangan tersebut dalam pembahasan mekanisme dan peraturan Muktamar ke-35 NU di Jombang. Ia menilai keputusan mengenai pemilihan harus lahir melalui musyawarah yang mewakili kepentingan organisasi. “Yang kita pilih harus benar-benar merupakan pilihan muktamirin murni, bukan sekadar mengakomodasi keinginan calon-calon tertentu,” tegasnya. Menurut Alisa, peraturan muktamar tidak boleh hanya diarahkan untuk menyelesaikan kepentingan pemilihan saat ini. Setiap ketentuan harus mempertimbangkan tata kelola dan keberlangsungan NU setelah muktamar berakhir. “Peraturan yang dibuat ini untuk kepentingan jangka ...
Read More
JOMBANG — Komisi Program Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menyusun Peta Jalan NU 2026–2050 untuk memperkuat jam’iyah dan memperluas kontribusi organisasi bagi masyarakat, bangsa, serta dunia. Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid atau yang akrab disapa Alisa Wahid mengatakan, peta jalan tersebut merupakan amanah Muktamar ke-34 setelah NU memasuki abad kedua. Dokumen itu dirancang agar sumber daya NU dapat dikelola secara tepat, terarah, dan terukur. “Kami memperkenalkan Visi NU Digdaya 2050, yaitu tegaknya Islam Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, kemaslahatan bangsa, dan rahmat bagi semesta melalui kepemimpinan jam’iyah NU yang mandiri, terpercaya, dan bermartabat,” ujar Alisa saat menyampaikan hasil ...
Read More 
JOMBANG — KH. Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul memperkirakan pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak dapat dilaksanakan Sabtu malam. Sejumlah tahapan, termasuk tabulasi dan persidangan Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA), harus diselesaikan terlebih dahulu. Gus Ipul menyampaikan perkiraan tersebut saat diwawancarai di Gedung Serbaguna KH. Hasbullah (GSGH) Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. “Rasa-rasanya tidak mungkin dilaksanakan malam ini karena nanti masih ada tahap tabulasi untuk Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Setelah nanti persidangan AHWA dan terpilih serta ditetapkan, baru nanti pemilihan ketua umum,” katanya, Sabtu malam (29/08/2026). Menteri Sosial Republik Indonesia itu mengatakan panitia juga sedang ...
Read More
JOMBANG — Komisi Organisasi Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menyepakati larangan rangkap jabatan politik bagi pimpinan NU di tingkat pusat, wilayah, dan cabang. Larangan juga berlaku bagi mereka yang mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan jabatan politik. Ketentuan tersebut berlaku bagi Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rais dan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), serta Rais dan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU). Jabatan politik yang dimaksud meliputi presiden, wakil presiden, menteri, kepala daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). KH. Asrorun Ni’am mengatakan, aturan ...
Read More
JOMBANG — Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) merekomendasikan pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun anggaran 2027 tanpa menunggu 2028. Rekomendasi tersebut disampaikan pimpinan sidang, KH Sholahuddin Al Ayyub, di Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Sabtu (29/8/2026). “Merekomendasikan pemerintah agar segera menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait MBG pada tahun anggaran 2027. Pelaksanaan tersebut dinilai tidak perlu menunggu hingga 2028,” ujarnya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah diminta tidak menggunakan anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Alokasi pendidikan sebesar 20 persen dinilai memiliki peruntukan khusus sehingga tidak dapat dipindahkan ...
Read More
JOMBANG — Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) merumuskan sikap terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), RUU Ketenagakerjaan, dan Qanun Jinayah Aceh melalui Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah. Dalam pembahasan RUU Sisdiknas, forum menegaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren harus dipertahankan sebagai lex specialis. Substansi UU Pesantren tidak boleh dilebur seluruhnya ke dalam RUU Sisdiknas. Muktamar mendorong penambahan norma penghubung, penyempurnaan terbatas pada batang tubuh rancangan undang-undang, serta penambahan penjelasan. Langkah tersebut diperlukan agar regulasi pendidikan nasional tetap selaras dengan UU Pesantren. Kepengurusan PBNU mendatang direkomendasikan membentuk tim khusus untuk mengkaji RUU Sisdiknas, menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), ...
Read More 
JOMBANG — Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim) menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2021–2026 dengan memberikan sejumlah catatan. PWNU Jawa Timur mendorong pengembangan ekosistem ekonomi serta penguatan akuntabilitas pengelolaan aset dan badan usaha NU. Catatan tersebut disampaikan perwakilan PWNU Jawa Timur dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jumat (28/08/2026). PWNU Jawa Timur menilai berbagai produk sektoral yang selama ini dikelola secara terpisah perlu diintegrasikan menjadi ekosistem ekonomi. Langkah tersebut dinilai strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi organisasi. Besarnya jumlah warga NU menjadi potensi pasar internal bagi pengembangan ...
Read More
JOMBANG — Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pamekasan membawa empat agenda strategis dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur. Agenda tersebut mencakup penguatan kelembagaan, legalitas badan usaha, pendidikan ke-NU-an, dan kaderisasi. Sekretaris PCNU Kabupaten Pamekasan K. Ikhsan Ikhwani mengatakan, agenda pertama yang diusulkan ialah memperjelas kedudukan Jam’iyah Ruqyah Aswaja (JRA) dalam struktur organisasi NU. Menurutnya, status JRA perlu dipastikan, baik sebagai badan otonom (Banom), lembaga, maupun badan khusus. Kejelasan tersebut diperlukan untuk memperkuat kedudukan serta pelaksanaan program JRA dalam struktur organisasi. Agenda kedua berkaitan dengan legalitas lembaga usaha milik NU dan lembaga usaha yang menggunakan identitas ...
Read More
JOMBANG — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) tidak dapat lagi menghindari keterlibatan dalam dinamika internasional. Posisi NU sebagai salah satu organisasi Muslim terbesar di dunia membuatnya semakin diperhitungkan oleh berbagai pihak dalam agenda global. Pernyataan tersebut disampaikan Gus Yahya, sapaan akrabnya, dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Jumat (28/08/2026). Menurut Gus Yahya, keterlibatan internasional bukan semata-mata didorong oleh keinginan organisasi. Sejumlah pihak di berbagai negara mulai mencari dan menempatkan NU sebagai salah satu sumber legitimasi dalam merespons persoalan global. “Karena NU ...
Read More
